Jumat , Desember 14 2018
Home / Opini / Utang Negara dan Permasalahannya

Utang Negara dan Permasalahannya

Oleh: Qori Hanafi, mahasiswa STEI SEBI

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya pada segala bidang. Memiliki banyak keragaman Suku, Ras, Bahasa dan sebagainya. Semua aspek kehidupan menyeluruh membahas pada setiap bagian. Namun, aspek yang saat ini sedang menjadi sorotan public dan sorotan dunia adalah aspek pada bidang Ekonomi yang tidak habis habisnya menjadi pembicaraan public. Pada hakikatnya segala aspek dalam lingkup negara Indonesia dibahas secara merata. Namun, salah satu aspek ini sedang tidak dalam keadaan aman. Melainkan kondisi yang sangat di khawatirkan bagi rakyat Indonesia karna ditakutkan terulang kembali pada masa Orde Lama tepatnya pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang sekiranya melanda Indonesia sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan inflasi melonjak sangat tinggi. Dampak itulah yang menjadi wabah penyakit dalam bidang ekonomi dan menimbulkan berbagai penyakit kemiskinan dan kriminalitas.

Salah satunya adalah utang negara yang tak kunjung usai hingga menjadi jejak turun temurun bagi generasi selanjutnya. Yaitu mengenai meningkatnya jumlah persen pada hutang negara. Kementrian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan perbedaan mendasar strategi pengelolaan utang pemerintah pada masa Orde Baru dulu dengan utang pemerintah saat ini. Hal tersebut menjelaskan bagi mereka yang khawatir akan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang diawali dengan melonjaknya utang Indonesia saat ini.

Ketika zaman Orde Baru utang indonesia mayoritas diatas 95% dalam mata uang asing (US$ dollar AS) data menurut Kepala BKF Suahasil Nazara pada saat diskusi panel peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2017 di Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Pada data yang dikeluarkan pada Februari lalu, Utang Luar Negri (ULN) Indonesia pada tahun 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp 4.849 triliun (kurs 13.769). Jumlah kenaikan persen mencapai 10,1% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penaikan persen ULN Indonesia saat itu hanya 3%. Walaupun peningkatan ULN saat ini sangat drastis namun, tetap sejalan dengan kebutuhan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah.

Beberapa penjelasan dari Presiden Joko Widodo yang memaparkan mengenai alokasi pembiayaan utang negara adalah Rp 5.000 triliun untuk alokasi pembangunan infrastruktur untuk penjuru negri pada tahun 2015-2019. Karna pada masa kepemimpinan Joko Widodo telah membangun diantaranya 2. 623 km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan Kalimantan, dan NTT. Lebih dari 560 km jalan tol, lebih dari 25.000 meter jembatan, sejumlah bandar udara, Proyek Light Rail Transit (LRT) jabodetabek dan palembang. Serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Juga Direktur Institute for Development Of Economics and Finance (INDEF) yang menjelaskan bahwa ULN indonesia tahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2016 karna dua tahun akhir pada jabatan Joko Widodo-JK ingin mempercepat pembangunan melalui pencatatan obligasi global, komodo Bond di London oleh Wijaya Karya yang menguarkan surat utang untuk pembiayaan infrastruktur.

Dengan jumlah besar nominal utang indonesia saat ini tergolong sangat tidak aman. Karna bunga dan cicilannya dibayar dengan “gali lubang,tutup lubang”. Kondisi ini muncul akibat rasio pada penerimaan pajak yang menjadi salah satu penerimaan untuk pengalokasian ULN. Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat.Namun, berbeda pandangan oleh Mentri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ULN saat ini masih aman. Karna jika dibandingkan dengan Produk Domestic Bruto (PDB) masih berada pada kisaran 34% dan penambahan utang tidak boleh melebihi 60% PDB negara. Dan salah satu peninjau lain yang mengatakan bahwa ULN Indonesia saat ini masih aman, karna 80% ULN dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor jatuh tempo jangka panjang yaitu delapan sampai sepuluh tahun.

Namun, kembali lagi ketika melihat dampak yang sangat miris ketika anak cucu kita juga merasakan penderitaan yang saat ini dialami oleh negara. Sisa ULN yang belum terbayarkan hingga akan menumpuk sampai turun temurun. Namun diimbangi dengan dampak positiv bahwa kelak anak cucu kita tidak lagi merasakan sulitnya mencari pekerjaan karna akan tersedia lapangan pekerjaan yang mewadai.

Comments

comments