Kamis , Desember 13 2018
Home / Berita / Sebut Tujuh Universitas Radikalisme, Fosilam: Hentikan Persekusi Pemerintah terhadap Kampus

Sebut Tujuh Universitas Radikalisme, Fosilam: Hentikan Persekusi Pemerintah terhadap Kampus

JAKARTA (Jabarpos.id) – Forum Silaturahim Alumni Antar Kampus (FOSILAM) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Direktur Pencegahan BNPT, Hamli, pada Jumat 25 Mei 2018, dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat yang mengatakan terdapat tujuh  Universitas Negeri telah terpapar paham radikalisme.

Ketujuh universitas yang disebut itu, yaitu: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Brawijaya (UB).

Koordinator Fosilam, Arisakti Prihatwono, SH MKn yang juga advokat dan  Alumni UNDIP menilai pernyataan Direktur Pencegahan BNPT itu sebagai tuduhan yang keji dan patut dipertanyakan motif dibalik pernyataannya.

Fosilam menyatakan keprihatinan serta menolak tegas tuduhan tidak berdasar tersebut, mengingat kampus sebagai wadah kebebasan untuk berekspresi segala pemikiran tidak seharusnya dicurigai sebagai sarang pemikiran radikalisme apalagi pemerintah mengintervensi kehidupan kampus.

Fosilam adalah sebuah paguyuban yang peduli terhadap masalah kebangsaan yang terdiri dari tokoh, dosen, praktisi hukum yaitu Advokat , pengusaha dan lainnya yang peduli masalah kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

 “Alih alih pernyataan Direktur Pencegahan BNPT tersebut sebagai media peringatan terhadap masyarakat, justru malah membuat gaduh dan resah serta ketidaknyamanan para civitas akademika kampus. Karena tuduhan yang dilontarkan tanpa disertai data atau indikator suatu kampus telah terpapar paham radikalisme,” kata Arisakti yang akrab disapa Rico.

Tuduhan itu jelas merusak citra baik dan melabeli stigma negatif terhadap kampus yang justru akan menghambat kemajuan dan kebebasan berekpresi kampus sebagai suatu intitusi pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan akademik dan bebas dari kepentingan politik.

“Tuduhan terpapar paham radikal juga tidak seharusnya dikaitkan dengan kampus, karena tidak ada satu pun kampus yang mengajarkan atau mendukung aksi terorisme,” tukas Rico.

Dari tuduhan tersebut, pemerintah melalui pernyataan Menristekdikti, Mohammad Nasir pada Senin 4 Juni 2018 di hotel Fairmont Jakarta berencana akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswanya menyusul tudingan paham radikalisme di kampus. Salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan mendata nomor telepon seluler dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

“Seakan-akan saat ini pemerintah berupaya untuk mengontrol kampus serta menekan kebebasan berpendapat, berekspresi dan mengembangkan berbagai wacana pemikiran kampus. Padahal sejatinya kampus adalah tempat untuk pengembangan berbagai wacana dan gerakan pemikiran. Sehingga kampus harus bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak dan kepentingan apa pun, karena kampus bukanlah abdi penguasa, siapapun itu penguasanya,” demikian Fosilam menilai.”

Tuntutan Fosilam

Fosilam meminta pemerintah untuk segera mengajukan permohonan maaf kepada masyarakat dan menarik pernyataannya yang justru telah membuat resah dan gaduh kehidupan sivitas akademika khususnya di kampus di Indonesia.

Selanjutnya, Fosilam mendesak agar pemerintah menghentikan segala bentuk penggunaan istilah radikalisme secara serampangan terlebih terhadap ajaran agama tertentu. “Segera memberikan rumusan tolok ukur istilah radikalisme guna menjamin kepastian penatakelolaan negara yang profesional.”

Fosilam meminta pemerintah agar serius menyelesaikan masalah ini, sehingga  suasana kondusif kehidupan kampus kembali seperti semula dan sivitas akademika bebas untuk mengeluarkan gagasan dan ekspresi tanpa takut dibayang bayangi stigma radikal oleh pemerintah. (des)

Comments

comments