Kamis , Desember 13 2018
Home / Ekonomi & Bisnis / Praktek Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia

Praktek Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia

Ilustrasi. (Istimewa)

Keuangan syariah adalah sektor ekonomi yang sedang mengalami pertumbuhan cukup tinggi saat ini, di Indonesia maupun di Dunia. Dan dengan perhatian pemerintah yang saat ini tertuju pada industri syariah, besar kemungkinan pertumbuhannya akan semakin besar kedepannya. Dan tentu menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat muslim, industri syariah dapat terus eksis di Indonesia. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat terjamin kehalalannya.

Perlu kita ketahui bersama, Industri syariah adalah ‘industri kepercayaan’. Banyak investor maupun konsumen menggunakan produk dari industri tersebut karena keyakinan mereka bahwa produk yang mereka pakai adalah halal dan sesuai dengan syariat islam. Bilamana ternyata salah satu produk yang dipakai diketahui mengandung unsur ketidak syariahan, maka hal tersebut akan mengakibatkan efek yang sangat buruk bagi industri syariah secara keseluruhan. Konsumen maupun investor akan mulai meragukan kesyariahan yang di proklamasikan, dan kemudian menjauh.

Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan rasa aman bahwa industri syariah benar-benar beroperasi secara syariah. Hal ini telah dilakukan di Indonesia dengan adanya kewajiban memiliki DPS (Dewan Pengawas Syari’ah) di setiap bank syari’ah. Dengan pengawasan DPS, diharapkan tidak ada pelanggaran syari’ah oleh Bank Syari’ah dalam kegiatan operasionalnya.

Pun demikian di negara tetangga Malaysia, hal serupa juga telah dilaksanakan. Sebagai salah satu pionir industri syari’ah dunia, Malaysia juga menerapkan sistem untuk memastikan kesyari’ahan Institusi Keuangan Syari’ah di negaranya. Dapat dikatakan negara tetangga sudah satu langkah lebih maju dari indonesia dalam hal ini. Karena selain Dewan Pengawas Syari’ah (Shariah Review), mereka juga menerapkan satu lapis pengaman lagi dengan melaksanakan Audit Syari’ah.

Tertuang dalam Syari’ah Governence Framework (SGF) yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia (BNM) tahun 2010, ditegaskan audit syari’ah dilaksanakan oleh audit internal masing-masing Entitas Keuangan Syari’ah. Hal tersebut dimaksudkan agar kepatuhan Entitas Syariah terhadap syariah dapat meningkat. Dalam pelaksanaan tugasnya terkait audit syari’ah, Audit Internal bekerja bersama Dewan Pengawas Syari’ah, dalam hal pengetahuan mereka akan kegiatan syari’ah.

Namun Kontribusi Dewan Pengawas Syari’ah dalam pelaksanaan audit syariah seringkali terhalang direksi yang ada di entitas keuangan mereka. Beberapa direksi beranggapan bahwa audit syariah adalah kegiatan biasa, yang tidak memerlukan campur tangan Dewan Pengawan Syariah dalam pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataannya Dewan Pengawas Syari’ah lah yang paling tau terkait syari’ah tidaknya suatu kegiatan.

Audit Syari’ah di Malaysia belumlah sempurna, tantangan lain yang dihadapi adalah dalam hal kompetensi. Banyak audit internal yang masih kurang paham terkait dengan pengetahuan syari’ah. Begitu pun dari sisi Dewan Pengawas Syari’ah mereka, banyak yang kurang ahli dalam hal operasional.

Maka dari itu perlu adanya edukasi yang mempersiapkan individu-individu yang berkompetensi dalam kedua hal tersebut, audit dan syari’ah. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak kampus yang membuka jurusan-jurusan ekonomi & bisnis syari’ah, diantaranya termasuk Akuntansi Syari’ah, yang penting diketahui para audit.

Semoga kedepannya dengan pendidikan yang dipersiapkan di Indonesia, Indonesia dapat mempersiapkan SDM yang kompeten untuk membangun Industri Syari’ah di Nusantara. Kita tentu berharap Indonesia dapat mempertahankan perkembangan baik saat ini, dan dapat memimpin pasar Industri syari’ah di Dunia nantinya. (Rusliana)

Comments

comments