Kamis , Desember 13 2018
Home / Ekonomi & Bisnis / Perlunya Upaya Pembuat Kebijakan Moneter dan Fiskal Menstabilkan Perekonomian

Perlunya Upaya Pembuat Kebijakan Moneter dan Fiskal Menstabilkan Perekonomian

Ilustrasi.

Kebijakan Moneter merupakan langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perekonomian khususnya tentang pengaturan suku bunga dan nilai dari mata uang terhadap negara lain (pemerintah khususnya Bank Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk mempertahankan nilai dari suku bunga mata uang yang dimilikinya guna menjaganya agar bertahan dari krisis  laju inflasi. Termasuk juga pengaturan jumlah atau banyaknya uang yang beredar di negara tersebut, lagi guna untuk mencegah laju inflasi. Apabila kebijakan ini benar dijalankan sebagaimana idealnya kebijakan ini maka suatu negara akan berada di langkah aman dalam mencapai kestabilan perekonomian.

Perbedaan Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter berkaitan dengan kebijakan pemerintah dari sisi Bank Indonesia yang mengkontrol jumlah uang yang beredar dan penetapan suku bunga, sedangkan kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang erat kaitannya dengan pemerintah dalam bidang perpajakan dan dana  pengeluaran pemerintah ataupun bisa juga dalam anggaran pengeluaran agregat.

Kedua kebijakan di atas bisa diartikan sebagai langkah dan strategi pemerintah untuk mewujudkan kestabilan perekonomian dalam negaranya, agar terciptanya kestabilan perekonomian tentunya bukan hanya dengan dua kebijakakan di atas saja, pemerintah masih perlu dan wajib untuk meninjau dari beberapa sektor yang lain (lapangan pekerjaan, kebijakan investasi, kebijakan neraca pembayaran dll) agar terciptanya kestabilan ekonomi peran besar ada ditangan pemerintah masyarakat sebagai support untuk penggerak kestabilan perekonomian tersebut dan kestabilan tersebut bisa dicapai apabila ada sinergi dari pemerintah dan masyarakat.

PRO : Para Pembuat Kebijakan Perlu Mencoba untuk Menstabilkan Perekonomian

Perekonomian secara inheren tidak stabil, dan kiri sendiri akan berfluktuasi. Kebijakan dapat mengelola permintaan agregat dalam rangka untuk mengimbangi instabilitas ini dan mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menderita melalui kenaikan dan penurunan dari siklus bisnis. Kebijakan moneter dan fiskal dapat menstabilkan permintaan agregat dan, dengan demikian, produksi dan lapangan kerja. Tindakan kebijakan seperti itu menempatkan teori ekonomi makro pada penggunaan terbaiknya dengan mengarah pada perekonomian yang lebih stabil yang menguntungkan semua orang.

Apabila dibiarkan, perekonomian cenderung berfluktuasi. Ketika rumah tangga dan perusahaan bersikap pesismistis, sebagai contoh mereka akan mengurangi pengeluaran, dan hal ini akan mengurangi produksi barang dan jasa. Perushaan memberhentikan para pekerja dan tingkat pengangguran pun meningkat. PDB riil dan ukuran-ukuran pendapat lainnya menurun. Meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan membantu memperkuat rasa pesimistis yang awalnya memicu resesi ekonomi.

Resesi semacam ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. Para pekerja yang diberhentikan karena tidak cukupnya permintaan agregat seharusnya dapat bekerja. Para pemilik perusahaan yang pabriknya terbengkalai selama resesi berlangsung seharusnya dapat memproduksi barang dan jasa yang berharga kemudian menjualnya sehingga memeberikan keuntungan bagi mereka.

Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menderita akibat fluktuasi siklus bisnis. Perkembangan teori ekonomi makro telah membuat para pembuat kebijakan mampu melihat bagaimana mengurangi dahsyatnya fluktuasi ekonomi. Dengan bersandar pada perubahan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal dapat menstabilkan permintaan agregat, demikian juga produksi dan kesempatan kerja.Ketika permintaan agregat tidak cukup untuk memastikan penyerapan tenaga kerja penuh, para pembuat kebijakan harus meningkatkan anggaran belanja pemerintah, memotong pajak, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika permintaan agregat belebihan sehingga beresiko meningkatkan inflasi, para pembuat kebijakan harus memotong anggaran belanja pemerintah, meningkatkan pajak, dan mengurangi jumlah barang yang beredar. Tindakan-tindakan kebijakan semacam itu akan mengoptimalkan penggunaan teori ekonomi makro dengan menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan menguntungkan semua orang.

Contoh : Para pembuat kebijakan seharusnya tidak mencoba untuk menstabilkan perekonomian

  • Kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian dengan Kelambanan yang lama dan tak terduga antara kebutuhan untuk bertindak dan waktu yang dibutuhkan untuk kebijakan ini untuk bekerja.
  • Banyak studi menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan moneter memiliki sedikit efek pada permintaan agregat sampai sekitar enam bulan setelah perubahan dilakukan.
  • Kebijakan fiskal bekerja dengan lag karena proses politik yang panjang yang mengatur perubahan dalam pengeluaran dan pajak.
  • Hal ini dapat waktu bertahun-tahun dalam mengusulkan, lulus dan menerapkan perubahan besar dalam kebijakan.

KON : Para Pembuat Kebijakan Tidak Perlu Menstabilkan Perekonomian

Kebijakan moneter dan fiskal tidak segera mempengaruhi perekonomian, tetapi bekerja dalam waktu yang lambat dan tak terduga antara kebutuhan untuk bertindak dan waktu yang dibutuhkan untuk kebijakan ini bekerja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter hanya memiliki sedikit efek yang kecil terhadap permintaan agregat sampai sekitar enam bulan setelah perubahan dilakukan.
Kebijakan fiskal bekerja lambat karena proses politik yang panjang yang mengatur perubahan dalam pengeluaran dan pajak. Hal ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mengusulkan, lulus, dan menerapkan perubahan besar dalam kebijakan fiskal. Sering kali pembuat kebijakan secara tidak sengaja dapat memperburuk daripada mengurangi besarnya fluktuasi ekonomi. Mungkin diharapkan jika pembuat kebijakan bisa menghilangkan semua fluktuasi ekonomi, tapi ini bukan tujuan yang realistis.

Walaupun secara teoritis kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian, namun pemakaian kebijakan tersebut pada praktiknya menemui berbagai persoalan.

Salah satu persoalannya adalah kebijakan moneter dan fiskal tidak segera memengaruhi perekonomian, tetapi justru membutuhkan waktu yang lama.Kebijakan moneter memengaruhi permintaan agregat dengan mengubah suku bunga, yang kemudian memengaruhi pengeluaran, khususnya untuk investasi perumahan dan bisnis.Namun demikian, banyak rumah tangga dan perusahaan yang mengatur rencana pengeluaran mereka jauh di muka. Akibatnya, dibutuhkan waktu yang lama bagi  perubahan suku bunga untuk mengubah permintaan agregat barang dan jasa. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter memberikan dampak yang kecil terhadap permintaan agregat sampai kira-kira enam bulan setelah perubahan tersebut dilakukan.

Kebijakan fiskal juga baru berdampak setelah waktu yang lama karena adanya proses politik yang panjang pada saat dilakukan perubahan pengeluaran dan pajak oleh pemerintah. Untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan fiskal, terlebih dahulu rancangan undang-undang harus disetujui oleh komite-komite kongres, kemudian disahkan oleh DPR dan Senat, dan selanjutnya ditandatangani oleh presiden.Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merancang, mengesahkan dan menetapkan suatu perubahan besar dalam kebijakan fiskal.

Oleh karena adanya keterlambatan ini, para pembuat kebijakan yang ingin menstabilkan perekonomian perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan muncul ketika dampak tindakan mereka muncul. Sayangnya, peramalan ekonomi sangatlah tidak akurat, sebagian karena ilmu ekonomi makro merupakan ilmu yang primitif dan sebagian lagi karena guncangan-guncangan yang menyebabkan fluktuasi dalam perekonomian pada prinsipnya tidak dapat diramalkan. Dengan demikian, ketika para pembuat kebijakan mengubah kebijakan fiskal atau moneter, mereka harus bergantung pada dugaan-dugaan tentang kondisi perekonomian di masa depan.

Seringkali para pembuat kebijakan mencoba untuk menstabilkan perekonomian dengan cara yang berlawanan. Kondisi perekonomian dapat dengan mudah berubah pada waktu antara awal kebijakan tersebut dilakukan hingga dampaknya muncul. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan bukannya meredakan, tapi justru secara tidak sengaja malah memperburuk fluktuasi.[Cahya Hidayati/STEI SEBI]

Comments

comments