Jumat , Desember 14 2018
Home / Ekonomi & Bisnis / Pentingnya DPS dalam Mengawasi Kinerja Lembaga Keuangan Syariah

Pentingnya DPS dalam Mengawasi Kinerja Lembaga Keuangan Syariah

Oleh : Etika Rosy

Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Islam (IFDR) 2015 yang dibuat ICD-IDB dan Thomson Reuters, Indonesia masuk lima besar negara yang memiliki regulasi lengkap keuangan syariah meliputi perbankan, pasar modal dan non-bank,di samping Malaysia, Pakistan, Bahrain,dan Nigeria.  Tahun 2015, menurut data OJK per Juni 2015, aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai Rp 272,389 triliun. Melihat data tersebut, industri keuangan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk itu peranan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sangatlah penting untuk mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dalam lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di industri keuangan Syariah. Tugas utama dari Dewan Pengurus Syariah adalah adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah ini akan mempersulit lembaga keuangan syariah untuk melakukan suatu penyimpangan.

Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dalam struktur industri keungan syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan yang sama dengan Dewan Komisaris. Dimana keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu entitas. Dewan Pengawas Syariah haruslah orang-orang yang menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan modern. Selain itu popularitas Dewan Pengawas Syariah juga menentukan tingakat kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah tersebut.

Produk-produk keuangan syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, Namun dalam fatwa DSN-MUI hanya berisi penjelasan umum yang bersifat normatif. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah menyediakan konsepsi fatwa DSN-MUI tersebut terhadap industri keuangan syariah secara umum. Sehingga diharapkan dengan adanya konsepsi tersebut, produk-produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah akan senantiasa terjaga kesyariahannya .

Dewan Pengawas Syariah belum memiliki regulasi khusus, untuk itu Dewan Pengawas Syariah harus memperhatikan empat komponen syariah, yaitu ideologi/aqidah, fiqih, etika dan masalah resiko/ bagi hasil. Dengan memperhatikan empat komponen tersebut akan memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi industri keuangan syariah.

Comments

comments