Kamis , Desember 13 2018
Home / Jabar / Depok / Paripurna Sepi Kehadiran OPD, Komisi A DPRD Depok Tak Akan Tinggal Diam

Paripurna Sepi Kehadiran OPD, Komisi A DPRD Depok Tak Akan Tinggal Diam

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Hamzah.

DEPOK, jabarpos.id – Menyikap banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok yang mangkir pada Rangkaian Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Depok pada beberapa waktu lalu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Hamzah menuturkan tidak akan tinggal diam karena menurutnya Rapat Paripurna itu suatu kegiatan sakral dan keputusan tertinggi dari DPRD tersebut berada di Paripurna.

“Seperti yang saya katakan tadi, kita tifak tidak boleh tinggal diam dengan adanya hal ini. Rapat Paripurna itu sakral dan keputusan tertinggi di DPRD itu adanya di Paripurna. Ini bukan hal main-main, maka dari itu para OPD beserta pimpinan OPD juga harus berpartisipasi,” tuturnya saat disambangi JabarPos.

Pihak dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kota Depok pun juga akan melakukan evaluasi tersendiri dengan Komisi A DPRD terhadap OPD-OPD yang tidak mau hadir serta selalu mangkir di dalam rangkaian kegiatan Rapat Paripurna.

Menurutnya juga hal ini perlu diambil tindakan tegas, karena sebelumnya telah beberapa kali diberikan teguran oleh Komisi A DPRD Kota Depok di Paripurna tersebut. Untuk Anggota DPRD yang mangkir pada Rapat Paripurna sebanyak 6 kali berturut-turut langsung diberlakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Sehingga dirinya juga menginginkan ada kesepakatan dengan Badan Kepegawaian Kota Depok bagi para OPD yang tidak hadir bisa mendapatkan sanksi seperti penurunan pangkat dan sebagainya.

“Ini sudah beberapa kali diberikan teguran oleh Komisi A pada Paripurna, sepertinya perlu diambil tindakan tegas. Sedangkan anggota dewan saja berdasarkan tatib yang berlaku, 6 kali berturut-turut tidak mengikuti Rapat Paripurna langsung diberikan Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Harus kita sepakati dengan Kepala Badan Kepegawaian, kalo beberapa kali tidak hadir ya turunin pangkatnya. Sehingga itu juga bisa menjadi penilaian ketertiban bagaimana para ASN ataupun PNS untuk mengikuti aturan dan mengetahui kebijakan serta keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna,” jelasnya.

Rencana kedepannya Hamzah bersama Ketua Komisi A DPRD Kota Depok akan mengundang Kepala Badan Kepegawaian Kota Depok untuk membuat sebuah kesepakatan bersama apakah nantinya akan ada sebuah aturan bila para ASN atau Kepala OPD tidak hadir beberapa kali pada Rapat Paripurna yang notabenenya sebagai keputusan tertinggi dari DPRD maka akan diberikan sanksi yang sangat tegas dan akan diberikan surat kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Walikota Depok yang kemudian diturunkan kepada Badan Kepegawaian dan Inspektorat Pemerintahan Kota Depok. []

Comments

comments