Kamis , Desember 13 2018
Home / Berita / MUI: Cegah Pengkhianatan terhadap Perjanjian Kebangsaan

MUI: Cegah Pengkhianatan terhadap Perjanjian Kebangsaan

Banjarbaru (Jabarpos.id) — Ketua Pimpinan Sidang Pleno, Dr.  HM. Asrorun Niam Sholeh,  MA, menyampaikan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indoneaia VI Tahun 2018 tentang Masalah Strategis Kebangsaan, 9 Mei 2018.

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa Indonesia.

Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi. Perjuangan   tersebut dilakukan demi  mengikhtiarkan   terwujudnya   tata-aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini.

Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila pertama   menjiwai   sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan. Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara dan   dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu   merupakan   manifestasi kecintaan kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan.

Setiap upaya   menjaga   dan   memelihara   perjanjian   kebangsaan   tersebut   akan menghadapi tantangan  dan  ancaman dari   dalam dan  luar   negeri. Hal   itu  terjadi karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negara-negara   tertentu   karena   adanya   kepentingan   yang   sama   dan   mengancam kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini.

Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan   budaya.   Berbagai   skenario   pelemahan   eksistensi   negara   dilancarkan   secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dengan   dasar   pemikiran   di   atas,   harus   dilakukan   upaya   bela   negara   untuk mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkokoh karakter bangsa dan pilar-pilar   kebangsaan,   menuju   tercapainya   kondisi   kehidupan   kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan   yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT danterwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairu ummah).

Dalam  rangka  memperkuat  negara   dan   bangsa   serta   menghindari   terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya:

Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalambidang  hukum,   ekonomi,  sosial,  dan   politik,   sehingga  tercipta   rasa   adil,aman, dan sejahtera secara merata.

Setiap   warga   negara   wajib   melakukan   bela   negara,   sehingga   dapat mengantisipasi  segala  bentuk  ancaman yang  datang  dari dalam  maupun luar,  pengkhianatan dan upaya  pemisahan  diri (separatisme) serta upaya mengubah bentuk negara-bangsa. (des)

Comments

comments