Senin , November 19 2018
Home / Opini / Menilik Pengurangan Resiko Bencana Indonesia

Menilik Pengurangan Resiko Bencana Indonesia

Ilustrasi. (Istimewa)

Indonesia masih terus berduka, belum lagi kering air mata penduduk lombok, bencana gempa kembali menerjang tanah air, tepatnya di Palu-donggala hampir tiga pekan lalu, shock gempa diperparah dengan terjadinya tsunami. Sampai akhir masa pencarian korban, BNPB mencatat sebanyak 2.073 korban jiwa, puluhan ribu luka-luka, ratusan orang dinyatakan hilang serta menelantarkan hampir 83 ribu jiwa dari rumahnya yang porak poranda.

Kejadian gempa atau deretan peristiwa alam lain adalah keniscayaan di negeri ini. Karena letak geografis Indonesia di atas sabuk gempa pada jalur cincin api pasifik, ditambah dengan efek perubahan iklim menyebabkan peristiwa alam seperti gempa, gunung meletus, curah hujan tinggi dan puting beliung silih berganti menerpa wilayah Indonesia. Yang merubah peristiwa alam ini menjadi bencana adalah keberadaan ekosistem rentan di daerah tersebut.

Memperingati hari pengurangan bencana alam dunia yang jatuh pada 13 Oktober lalu, PBB mengajak masyarakat dunia untuk meningkatkan kesadaran bertindak guna mengurangi resiko bencana. Tema yang diangkat tahun 2018 berfokus pada “mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana dalam kaitannya dengan PDB Global tahun 2030”, sekaligus bagian dari kampanye tujuh target Sendai.

Tema ini dipilih karena kerugian ekonomi akibat bencana semakin besar setiap tahunnya. Berkembangnya perekonomian satu daerah menjadi magnet pertumbuhan penduduk. Kebutuhan lahan semakin tinggi ditambah perencanaan wilayah yang mengingkari daya dukung lahan. Sehingga ketika gempa dan tsunami menghantam Palu, memporakporandakan infrastruktur dan melumpuhkan seluruh kegiatan perekonomian. Sampai saat ini BNPB memperkirakan kerugian lebih dari 10 Triliun, merusak lebih dari 67 ribu rumah, 99 fasilitas ibadah, 20 fasilitas kesehatan serta 12 titik akses jalan. Angka tersebut sangat besar untuk provinsi dengan PDRB sebesar 134 Triliun.

Kerentanan terhadap bencana

Kerentanan bisa dipandang sebagai karakteristik wilayah attar kondisi komunitas yang tidak mampu mencegah, meredam dan menghadapi dampak buruk bahaya. Kerentanan meliputi kerentanan fisik infrastruktur, ekonomi dan kerentanan sosial. Lalu bagaimana kerentanan Indonesia dalam menghadapi bencana?

Lebih dari 20 persen perekonomian indonesia disusun dari sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan. Jumlah PDB tersebut merupakan hasil dari 30 persen tenaga kerja indonesia. Dapat dibayangkan berapa banyak penduduk yang bergantung pada sektor ini, baik petani, nelayan, penambang maupun keluarga mereka. Mereka akan terdampak bila modal produksi terganggu akibat bencana, misal kemarau atau banjir yang merusak lahan pertanian. Menurut data DIBI BNPB pada tahun 2017 saja dari 2,8 ribu kejadian bencana alam menyebabkan 57,8 ribu Ha sawah rusak yang hampir seluruhnya disebabkan oleh banjir. Kondisi ini semakin diperparah karena siklus kejadian banjir bertepatan dengan siklus tanam beberapa komoditi pertanian diakhir tahun dan siklus panen padi diawal tahun.

Kerentanan ekonomi juga dilihat dari 58 persen penduduk yang bekerja pada sektor informal, kelompok ini rentan terhadap pemutusan kerja apabila terjadi bencana. Menurut status pekerjaan utama, lebih dari 40 persen penduduk berusaha sendiri, dibantu pekerja keluarga/tak dibayar dan merupakan pekerja bebas pertanian dan nonpertanian, kelompok ini menghadapi resiko tidak lagi mampu menghasilkan/berproduksi bila bencana datang.

Dari kacamata kemiskinan, walau persentase kemiskinan di 2018 menurun, namun penduduk perdesaan dianggap lebih rentan dibanding perkotaan karena memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak 5,67 juta jiwa dibanding perkotaan. Wilayah dengan kemiskinan tinggi, dianggap tidak mempunyai kemampuan finansial memadai untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Kerantanan sosial dilihat dari jumlah penduduk yang lebih lemah dan rentan saat upaya menyelamatkan diri bila terjadi bencana, kelompok ini termasuk anak-anak dan lansia. Menurut proyeksi BPS, jumlah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun berjumlah 85,8 juta jiwa atau sekitar 32,4 persen total penduduk. Kesulitan menyelamatkan diri juga dialami penduduk disable yang di Indonesia berjumlah 8,56 persen.

Pengurangan Resiko Bencana

Kerangka Kerja Sendai merupakan kerangka kerja pengurangan resiko bencana yang pendekatannya berfokus pada masyarakat dan berorientasi aksi yang didukung peran pemerintah dan sektor swasta. Peran pemerintah dalam mitigasi bencana adalah dengan membuat peta rawan bencana, peta jalur evakuasi, rambu menuju tempat aman, early warning system, sirene, atau pesan singkat cukup berhasil, karena sudah banyak diketahui oleh lebih dari 55 persen rumah tangga di Indonesia.

Edukasi berupa simulasi penyelamatan diri dan evakuasi saat bencana sangat berguna agar masyarakat memiliki awarness yang tinggi. Bahkan saat ini BPBD sudah memfokuskan pelatihan ke sekolah-sekolah dengan program BPBD Goes to School. Pada tahun 2017, BPS mencatat jumlah rumahtangga yang pernah mengikuti pelatihan simulasi penyelamatan bencana alam hanya sebesar 2,4 persen, meski meningkat dari tahun 2014 yang hanya 1,2 persen. Sangat disayangkan bahwa hanya 36 persen simulasi yang dilakukan sesuai dengan bencana yang pernah terjadi di desa tempat tinggalnya.

Meningkatkan kapasitas lokal dengan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang tepat. Komunitas mampu memilah cara dan sumberdaya yang tepat untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan bertahan pada masa tanggap darurat sesuai kearifan lokal setempat. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) hasil inisiasi BNPB, Taruna Siaga Bencana (Tagana) bentukan Kementrian Sosial dan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) oleh PMI serta forum dan komunitas yang dibangun oleh swasta dan masyarakat menjadi upaya yang tepat guna untuk masyarakat. Lebih jauh, pelibatan perempuan sangat efektif pada masyarakat tradisional. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik, yang sangat penting dalam menangani risiko bencana. Perempuan yang karena situasi merasa terpanggil untuk menyelamatkan hidup dan penghidupan. Mereka sigap mendirikan dapur umum, mengelola fasilitas kesehatan, mengisi posko informasi bencana serta mendistribusikan bantuan dengan sukarela. Dengan berinvestasi pada penguatan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan perempuan terhadap kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, diharapkan perempuan tidak lagi hanya menjadi korban, namun mampu menjadi pahlawan untuk keluarga dan masyarakatnya.

Hope is not a strategy; Luck is not a factor; Fear is not an option (James Cameron).

Oleh: Pramudya Ajeng
Penulis adalah Statistisi di Badan Pusat Statistik

Comments

comments