Kamis , Desember 13 2018
Home / Berita / Kuliah Umum di Norwegia, Menteri Susi Bicara Penenggelaman Kapal Illegal

Kuliah Umum di Norwegia, Menteri Susi Bicara Penenggelaman Kapal Illegal

OSLO (Jabarpos.id) – Di sela kunjungan kerjanya di Norwegia, Kamis (7/6), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi kuliah umum di Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). Dalam kuliah umum tersebut, Menteri Susi menyampaikan topik ‘Three Pillars of Fisheries Resources Management: Sovereignty, Sustainability, and Prosperity’ (Tiga Pilar Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Susi didampingi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis; Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo;  Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja; dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa.

Menteri Susi mengatakan, untuk mencapai cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan segala penghambat. Praktik illegal fishing adalah penghambat nyata yang selama ini membuat masyarakat tidak dapat menikmati seutuhnya kekayaan di laut Indonesia.

“Laut Indonesia sangat kaya dan subur. Akan tetapi karena praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak mengikuti aturan (Illegal Unreported, and Unregulated/IUU Fishing), kekayaan di laut Indonesia itu hilang,” ungkap Menteri Susi di hadapan mahasiswa yang hadir.

Oleh karena itu, untuk memberantas kegiatan IUU Fishing dan mengembalikan kedaulatan laut Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas pelaksanaan Undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur penenggelaman kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia.

Menteri Susi bercerita, meski sempat mendapat tantangan baik dari negara luar maupun dalam negeri sendiri, KKP tetap konsisten melakukan penegakan aturan tanpa kompromi. Upaya ini akhirnya menunjukkan hasil nyata. Sebagaimana tercatat, stok ikan lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2015 berada di angka 6,5 juta ton, meningkat menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.

Menurut Menteri Susi, kata ‘tenggelamkan’ di dalam Undang-undang Perikanan telah mampu mengembalikan kedaulatan laut kepada nelayan Indonesia. “Jenis ikan yang beberapa tahun terakhir sulit dijumpai akhirnya muncul lagi. Ikan-ikannya pun berukuran besar,” lanjut Menteri Susi.

Selain mencuri ikan di laut Indonesia, kapal penangkap ikan ilegal juga banyak banyak digunakan dalam berbagai pelanggaran lainnya seperti penyelundupan hewan, obat-obatan, bahkan perdagangan manusia. Oleh karena itu, Menteri Susi meyakini kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime.

“Tidak tertutup kemungkinan peredaran obat-obatan terlarang seperti narkoba menggunakan jalur illegal fishing ini. Pasarnya jelas, Indonesia ada sekitar 5 juta pengguna dan pecandu narkoba,” kata dia.

Selain itu, guna mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan, Menteri Susi mengatakan Indonesia telah melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan praktik destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak) dengan menggunakan bom, portas, dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya.

Sedangkan di bidang kesejahteraan, KKP terus mengupayakan bantuan fasilitas dan pinjaman permodalan bagi seluruh stakeholder perikanan. Bahkan pemerintah juga menyediakan asuransi demi menjamin keselamatan para nelayan dan pembudidaya ikan.

Sesaat sebelum Menteri Susi memberi kuliah umum, Kepala Komunikasi NUPI Asmund Weltzien mengatakan, ilmu pengelolaan laut Indonesia yang merupakan negara dengan garis pantai kedua terpanjang di dunia menarik untuk disimak.

“Indonesia memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia, dan ada 100 juta masyarakat yang hidup di sepanjang pantai itu. Perikanan adalah sumber makanan yang sangat penting bagi mereka, sumber penghasilan, dan warisan budaya masyarakat Indonesia. Perikanan telah menjadi salah satu sumber ketahanan pangan nasional dan sumber nutrisi Indonesia,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Kementerian Perikanan Norwegia Gunnar Stolvik menyampaikan, Indonesia dan Norwegia telah berkomitmen untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap segala praktik illegal fishing.

Adapun Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis  berpendapat, kuliah umum Menteri Susi di NUPI merupakan suatu hal yang membanggakan. Pasalnya menurutnya, kuliah umum tersebut merupakan kuliah umum perdana pejabat Indonesia di NUPI.

Peluang Kerjasama

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Norwegia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama rombongan mengunjungi Institute of Marine Research (IMR) di Bergen, Norwegia, Jumat (8/6). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam bidang penelitian kelautan dan perikanan.

Didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, Menteri Susi bertemu dengan CEO IMR Sissel Rogne dan Director Centre for Development  Cooperation in Fisheries (CDCF) Åsmund Bjordal.

IMR merupakan lembaga riset Norwegia yang digunakan oleh Kementerian Perikanan Norwegia untuk mengumpulkan data terkait perikanan Norwegia, termasuk kajian stok ikan dan kondisi ekosistem laut. Dalam melaksanakan tugas penelitiannya, IMR memiliki 7 kapal penelitian yang setiap tahunnya berlayar selama 2.000 hari untuk mengumpulkan data-data terkait ekosistem laut yang diperlukan dalam pengembangan sektor perikanan Norwegia.

Dalam sambutannya, Sissel juga mengapresiasi peranan  Menteri Susi yang telah menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui pemberantasan IUU fishing yang dilakukan secara konsisten. “Ibu Susi adalah pahlawan kami,” puji Sissel.

Sebagai informasi, Norwegia memiliki panjang pantai 100.915 km dengan populasi 5,09 juta orang. Produksi perikanannya mencapai 2-3 juta ton per tahun. Industri perikanan Norwegia dilakukan sejak awal tahun 1900-an dengan metode open access di mana semua orang, baik dari dalam dan luar Norwegia, dapat menangkap ikan di perairan Norwegia. Norwegia kaya dengan spesias Herring, Cod, dan Salmon yang banyak diminati dunia.

Namun metode open access yang diterapkan ini mengakibatkan hilangnya stok ikan Norwegia pada tahun 1960-1970-an. Oleh karena itu, pada1980-an, Norwegia memulai reformasi perikanan dengan menutup sektor penangkapan ikannya  bagi kapal asing dan memberlakukan sistem perizinan, kuota penangkapan per kapal ikan, pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengawasan yang ketat, dan konservasi laut.

Kebijakan perikanan Norwegia yang ketat ini membuahkan hasil pada tahun 1990 hingga saat ini. Walaupun jumlah penangkap ikan berkurang karena akses yang terbatas, justru jumlah tangkapan ikan meningkat hingga 2,5 juta ton per kapal ikan. Peningkatan ini sangat drastis bila dibandingkan dengan tahun 1960-an yang hanya menghasilkan jumlah tangkapan kurang dari 500.000 ton per kapal ikan dengan jumlah kapal penangkap ikan lebih banyak.

Menteri Susi mengatakan, situasi serupa juga dialami Indonesia, di mana jumlah tangkapan nelayan Indonesia meningkat drastis setelah pelarangan kapal ikan asing dan kapal ikan eks-asing.

Kerja sama KKP dan IMR ini bukanlah hal baru. Pada periode 2009 – 2012 lalu, keduanya telah menjalin kerja sama dalam lingkup manajemen perikanan, termasuk kajian stok ikan; pengembangan budidaya, yang fokus pada aspek-aspek operasional, perencanaan, dan kesehatan ikan; dan pendidikan melalui program short course, study tour, dan pendidikan S2.

IMR berharap, kerja sama dengan KKP  dapat terus ditingkatkan. IMR juga menyampaikan keinginannya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang akan dihelat di Bali, 29 – 30 Oktober mendatang.

Menyambut niat baik IMR tersebut, KKP menawarkan kerja sama pengembangan Pusat Litbang Kelautan dan Perikanan milik KKP di Bali. “Kami ingin mengajak IMR bekerja sama dalam mengembangkan Pusat Penelitian di Bali. Nantinya IMR dapat mempromosikan best practices-nya untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di Samudra Hindia dan Pasifik,” ujar Menteri Susi.

Pada kesempatan yang sama, rombongan KKP juga mendapat kesempatan mendengarkan paparan dari Direktorat Perikanan Norwegia yang disampaikan oleh Director Resource Management Aksel Eikemo. Menurutnya, Direktorat Perikanan Norwegia adalah pemilik, penjaga, dan pengawas kegiatan perikanan di perairan Norwegia, serta pemilik kewenangan penegakan hukum atas IUU fishing.

Direktorat Perikanan memiliki kapal pengawas dan fasilitas pengawasan pergerakan kapal ikan yang mengawasi kegiatan perikanan di Norwegia selama 24 jam melalui pemantauan VMS. Direktorat Perikanan memiliki kapal pengawas yang mengawasi kegiatan perikanan bersama-sama Coast Guard Norwegia yang memiliki 15 kapal Coast Guard tersebar di seluruh wilayah laut Norwegia. (des)

Comments

comments