Kamis , Desember 13 2018
Home / Ekonomi & Bisnis / Keterbatasan Audit Syariah Pada LKS

Keterbatasan Audit Syariah Pada LKS

Setidaknya ada 3 isu yang membuat adanya keterbatasan dalam mengembangkan Audit Syariah didalam suatu lembaga keuangan syariah (LKS). Audit syariah menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam mengevaluasi kinerja LKS, hal ini dikarenakan audit syariah tidak hanya memeriksa terkait kewajaran laporan keuangan LKS tersebut, tetapi juga menilai apakah LKS telah menerapkan prinsip – prinsip Islam dalam transaksinya. Audit syariah juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para Stakeholder, bahwa lembaga keuangan tersebut telah amanah dalam mengelola dana mereka serta menepatkan pada transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Isu pertama yang menjadi keterbatasan audit syariah adalah kerangka kerja. Kerangka kerja audit syariah masih menggunakan kerangka kerja audit konvensional yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Penggunaan kerangka kerja audit konvensional, dikarenakan belum adanya kerangka kerja audit syariah. Menurut Nawal (2009), apabila suatu negara telah banyak dipengaruhi oleh sistem hukum barat, maka penggunaan standar akuntansi serta komersial pun akan mengikuti. Hal ini membuat audit syariah belum memiliki pedoman yang kuat dalam melakukan proses audit. Oleh karena itu kebutuhan untuk membuat kerangka audit syariah sangat diperlukan.

Isu yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup syariah saat ini hanya berfokus pada produk yang dikeluarkan oleh LKS tersebut. Audit syariah akan melihat apakah produk tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang diperbolehkan, baik secara akad ataupun objeknya. Sistem, staff atau karyawan, dan lingkungan kerja serta aktivitas lain yang mendukung dalam perkembangan LKS tidak menjadi perhatian dalam audit syariah, padahal aspek – aspek tersebut dapat mendukung adanya kerangka kerja. Pertimbangan biaya serta jangka waktu proses audit yang akan lebih panjang membuat ruang lingkup audit syariah tidak diperluas.

Isu yang ketiga adalah auditor syariah. Auditor syariah seharusnya memilki 2 kualifikasi, yaitu kualifikasi terkait akuntansi dan kualifikasi pemahaman terkait ilmu syariah atau muamalah. Sedangkan, auditor yang memiliki kualitas akuntansi itu banyak, namun auditor yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan syariah masih sangat minim. Padahal hal ini akan berdampak pada visi dan misi dalam lembaga keuangan syariah tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah dibangun berdasarkan prinsip – prinsip syariah, dan dibangun untuk mendukung pencapaian 5 tujuan hukum Islam yaitu Maqashid Al-Syariah melalui keadilan sosial. Perbedaan tujuan serta skala prioritas, menjadi salah satu alasan bahwa audit syariah harus berbeda dari audit konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang ada saat ini dharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung tujuan Hukum islam tersebut. Ketiga keterbatasan yang telah dijelaskan, sebaiknya harus segera dapat diperbaiki. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan eksistensi LKS dimata para Stakeholder. (Rizma Sri Hermayanti)

Referensi : Nawal binti Kasim, 2009. Shariah Auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between the “desired” and the “actual”

Comments

comments