Kamis , Desember 13 2018
Home / Berita / Indonesia Halal Watch: Perlu Kejelasan Peralihan Logo Halal MUI ke BPJPH

Indonesia Halal Watch: Perlu Kejelasan Peralihan Logo Halal MUI ke BPJPH

JAKARTA (Jabarpos.id) —  Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch (IHW) mengadakan silaturahim dan buka bersama media dengan tema “Saatnya Berpartisipasi Melaksanakan Sistem Jaminan Halal”, Selasa (22/5/2018) di D’Consulate Lounge, Jalan Wahid Hasyim No.49-51, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi sistem jaminan halal sesuai amanat Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Direktur Eksekutif IHW, H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H, mengajak umat Islam agar berbuka puasa di Restaurant dan Outlet yang telah bersertfikat Halal.

Dalam diskusi jelang buka bersama tersebut, IHW kembali menyampaikan rekomendasi hasil Seminar Nasional yang diselenggarakan pada Senin, 16 April 2018 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Kamis, 3 Mei 2018.

Rekomendasi yang disampaikan itu adalah terkait dengan Mandatory Sertifikasi Halal. Karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali batas pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan road map yang jelas mengenai pelaksanaan UUJPH, peningkatan sosialisasi dan edukasi ke Pelaku Usaha dan UMKM.

IHW juga mendesak diterbitkannya Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal agar Undang-Undang Jaminan Produk Halal segera dapat dijalankan, sehingga ada kejelasan peran aktif dari BPJPH dan bagaimana skema proses sertifikasi halal.

Selanjutnya, IHW berharap adanya tahapan pelaksanaan berupa panduan yang praktis tahapan-tahapan Sertifikasi Halal. Para Pelaku Usaha sepakat agar Pemerintah menjalankan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dimana pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikasi Halal dilakukan sesuai dengan tata cara Sertifikasi Halal oleh MUI melalui LPPOM-MUI, dikarenakan BPJPH sampai saat ini belum siap.

“Diperlukan ketentuan yang jelas peralihan penggunaan logo halal MUI ke logo halal BPJPH, sehingga tidak ada masa tumpang tindih antara logo tersebut. Jika terjadi perubahan logo halal, maka diberikan tahapan untuk produk yang sudah beredar dan bersertifikasi, sehingga tidak merugikan Dunia Usaha,” ungkap Iksan.

IHW juga berharap, adanya tahapan pelaksanaan sertifikasi halal, bagi pelaku industri terutama untuk produk obat vaksin, produk biologi maupun suplemen, mengingat begitu kompleksnya proses pembuatan obat dan farmasi.

Sebaliknya, kata Iksan, BPJPH bersinergi dengan LPPOM MUI, dengan menerapkan system sertifikasi online dengan mengacu kepada system yang telah digunakan oleh LPPOM MUI sampai saat ini (CEROL) agar dalam masa peralihan Pelaku Usaha tidak dirugikan.

Menurutnya, masalah yang harus dihadapi dalam pemberlakuan UU JPH ini adalah BPJPH yang dibentuk dan di bawah Kementerian, pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya, dapat dianggap sebagai “pembatasan” impor dan perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia.

Dikatakan Iksan, Pemerintah harus siap untuk menghadapi gugatan-gugatan dari Negara yang meratifikasi WTO sebagai konsekuensi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh pemerintah. Kedudukan BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dapat menjadi pemicu Negara Anggota WTO lainnya untuk mengajukan sengketa perdagangan Internasional dalam bentuk gugatan atas tindakan yang melanggar ketentuan perdagangan bebas yang selama ini diterapkan di hampir di seluruh negara di dunia.

“Untuk menghindari adanya gugatan dan sengketa, maka sebaiknya campur tangan pemerintah dalam melaksanakan sertifikasi halal harus dibatasi. Hal ini untuk menghindarkan Indonesia dari sengketa dan gugatan yang diajukan oleh Negara anggota, Indonesia harus menyesuaikan regulasi dan peraturan yang sudah ada dan berlaku, sehingga kepentingan Indonesia dalam melindungi bangsa dan negara terakomodasi dengan baik.”

Contoh kasus adalah Gugatan Brazil kepada Indonesia mengenai pengimporan daging ayam dan produk-produk dari ayam ke Indonesia, yang mana salah satu poinnya yaitu bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (INDONESIA – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS (WT/DS484/8)).

“Brazil menganggap bahwa undang-undang tersebut dianggap sebagai cara untuk melarang impor daging ayam dan produk-produk ayam, dan bahwa persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal bersifat diskriminatif.”

Selain itu, Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan permohonan konsultasi dengan Indonesia ke WTO dengan nomor perkara DS477 dan DS478 mengenai tindakan-tindakan tertentu yang dikenakannya pada impor produk hortikultura, hewan dan produk hewani.

Beberapa kebijakan yang diprotes oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat adalah tentang tindakan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan, serta tentang tindakan larangan dan pembatasan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan melalui pensyaratan impor pada ketidakcukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Keputusan Majelis Panel WTO yang diumumkan pada 22 Desember 2016, setuju dengan gugatan Selandia Baru dan Amerika Serikat dan mengabulkan gugatan kedua Negara tersebut.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, maka Negara mengatur sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). Karena Negara memberlakukan sistem mandatory atau mewajibkan sertifikasi halal, maka menjadi kewajiban dan konsekuensi bagi Negara untuk membantu membiayai sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya produk UKM.

Seperti yang dilakukan beberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan, kedua negara tersebut memberikan subsidi penuh bagi pengusaha yang akan melakukan sertifikasi halal, apalagi untuk tujuan ekspor ke negara-negara kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sekitar 80.000 Won atau setara Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sertifikasi halal per tahun per pengusaha. Negara Taiwan pemerintahnya juga memberikan subsidi kepada pengusahanya  yang akan  memperoleh sertifikat halal, sesuai dengan kebijakan pemerintah Taiwan yaitu New Southbound Policy (mengutamakan ekspor ke negara-negara Kawasan Asia Tenggara), terutama untuk tujuan eksport ke Indonesia pelaku usaha disubsidi 100.000 NT atau setara Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta)  per tahun per pengusaha.

“Inilah rekomendasi yang kami sampaikan, sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dalam menyongsong mandatory sertifikasi halal di tahun 2019, dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal dalam rangka membantu menyelamatkan Perekonomian Nasional,” ungkap Iksan. (des)

Comments

comments