Kamis , Desember 13 2018
Home / Berita / Fosilam: Tuduhan Radikalisme Jauhkan Civitas akademika dari Agama

Fosilam: Tuduhan Radikalisme Jauhkan Civitas akademika dari Agama

JAKARTA (Jabarpos.id) – Forum Silaturahim Alumni Antar Kampus (Fosilam) memandang, kebebasan bereskpresi dan mengeluarkan pendapat sudah dijamin oleh konstitusi kita UUD 1945. UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, tegas menyatakan dalam Pasal 19 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas dan dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi telah menjamin berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang mana hal tersebut dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Dikatakan Koordinator Fosilam, Arisakti Prihatwono, SH MKn, pelaksanaan kebebasan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika sendiri sehingga tidak tepat jika salah satu sivitas akademika yang mempunyai paham radikal dikaitkan secara langsung dengan kampus yang mana seakan-akan memberikan stigma bahwa kampus memfasilitasi dan menjadi sarang penyebaran paham radikal di Institusinya.

“Lagi pula, penempatan istilah radikal-isme yang akhir-akhir ini dilakukan pemerintah untuk menilai suatu pemikiran atau perbuatan dari individu atau kelompok tertentu, tidak diikuti dengan penjelasan tolok ukuran/indikator perbuatan atau pemikiran seperti apa yang masuk dalam kualifikasi radikal.” Kata Ari.

Fosilam menilai, ketidakjelasan tersebut, berdampak pada penggunaan istilah radikalisme secara serampangan, yang rentan digunakan untuk menekan kelompok kepentingan tertentu yang berseberangan dengan pemerintah.

“Selain itu ketidakjelasan tolok ukur tersebut juga dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Karena satu sama lain akan saling “mempersekusi” dengan dalilnya sendiri-sendiri yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan yang dalam skala luas, sehingga dapat menimbulkan perpecahan ditengah bangsa ini.”

Pemerintah harusnya menghitung bahwa tuduhan radikalisme tanpa tolok ukur yang jelas tersebut, dapat memicu sentimen keagamaan ditengah masyarakat apabila tuduhan radikalisme dilekatkan secara serampangan pada ajaran agama tertentu.

Sebagai contoh misalnya, tuduhan radikalisme terhadap suatu ajaran agama, dapat membuat mahasiswa enggan untuk ikut dalam organisasi kerohanian dan mempelajari agama tersebut meski itu adalah agama-nya sendiri, tenaga pengajar (dosen) akan was-was karena dicurigai menyebarkan paham radikal jika membicarakan nilai-nilai agama di kampus.

Para calon mahasiswa atau orang tua enggan untuk memasukkan anaknya ke kampus yang dituduh radikal, seperti 7 (tujuh) kampus negeri misalnya, selain itu tuduhan radikalisme ini secara tidak langsung dapat menjauhkan sivitas akademika dari agama, padahal agama adalah nilai dasar (basic value) pembentukan moral suatu generasi.

Pemerintah harus menghentikan cara komunikasi publik sebagaimana dilakukan oleh Direktur Pencegahan BNPT tersebut diatas, pemerintah harus menjadi bagian problem solving di tengah masyarakat bukan malah menjadi  problem entity, penggunaan istilah radikalisme tanpa diikuti dengan penjelasan tolok ukurnya, hanya akan membuat istilan tersebut digunakan secara serampangan, dan hanya kelompok amatir yang melakukan segala sesuatunya secara serampangan.

Pemerintah harusnya memahami bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimandatkan oleh undang-undang adalah : Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu pemerintah harusnya mendorong lembaga perguruan tinggi untuk memiliki kemampuan mengelaborasi segala macam bentuk pemikiran guna menemukan kebenaran yang dapat dijadikan sebagai sandaran melalui suatu proses yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaiknya pemerintah pintar dan cerdas mengambil peran dalam persoalan ini. Pemerintah harus menyadari bahwa lembaga perguruan tinggi adalah tempat dimana pemikiran bisa hidup dan berkembang dengan segala macam dialektikanya. Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator wajib memastikan tidak ada pemasungan pemikiran terjadi dalam dunia kampus.

“Pemerintah menilai ada pemikiran ekstrim yang harus diwaspadai. Maka sepatutnya pemerintah men-challenge lembaga perguruan tinggi untuk mengkritisinya bahkan mengubah suaikannya dengan maksud  menemukan kebenaran ilmiah dengan cara yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.”

Melemparkan tuduhan secara terbuka bahwa 7 (tujuh) Universitas Negeri yang terpapar paham radikalisme sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah pilihan cerdas yang harusnya dilakukan, tuduhan sedemikan itu justru lebih bersifat “persekusi” terhadap dunia pendidikan Indonesia dari pada pengayoman dan penata kelolaan dunia pendidikan secara profesional. (des)

 

Comments

comments