Kamis , Desember 13 2018
Home / Ekonomi & Bisnis / Fenomena Audit Syariah di Indonesia

Fenomena Audit Syariah di Indonesia

Ilustrasi. (Istimewa)

Perkembangan lembaga keuangan Islam saat ini sangatlah pesat, akan tetapi adanya perbedaan antara teori dan praktik yang dilakukan oleh auditor syariah pada lembaga keuangan syariah sehingga menimbulkan masalah di lembaga keuangan syariah. Misalnya di Indonesia saat ini seharusnya dalam melakukan tugas menjadi auditor syariah adalah Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi dalam praktiknya yang menjalankan tugas menjadi auditor syariah bukanlah Dewan Pengawas Syariah.

Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya kompetensi seorang auditor syariah dalam lembaga keuangan syariah. Menurut De Angelo dalam (Alim, Hapsari, & Purwanti, 2007), bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan sistem akuntansi keuangan kliennya. Dalam pengauditan, seorang auditor harus melaksankan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta auditor harus mempertahankan sikap kompetenya. Kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

a. Pendidikan formal dalam bidang akuntansi disuatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
b. Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
c. Pendidikan professional yang berkelanjutan selama menekuni karier auditor professional.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Minarni (2013), kegiatan audit pada LKS di Indonesia terdiri dari tiga lapis, pertama, auditor internal melakukan pengujian pada laporan keuangan LKS memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan tidak terjadi salah saja material. Kedua, auditor eksternal melaksanakan pengujian atas hasil kinerja auditor internal tersebut, dan ketiga, auditor eksternal yang memiliki sertifikasi SAS melakukan pemeriksaan untuk memastikan produk dan transaksi LKS telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang berkenaan dengan laporan keuangan. Dalam praktiknya, menyangkut pada audit syariah di Indonesia, merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009), bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, diketahui bahwa terjadi lack pada aspek kualifikasi auditor syariah. Lack ini terjadi dikarenakan hingga saat ini di Indonesia, lembaga pendidikan yang mencetak akuntan syariah sangatlah minim yang berimbas pada praktisi auditor syariah yang terbatas.

Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang mememiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemerikasaan audit syariah secara komprehensif. Ditambah tidak semua DPS memahami mekanisme audit syariah, karena di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi.

Belum maksimalnya peran internal auditor yag dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah review belum dimiliki oleh mayoritas LKS. Berdasarkan beberapa pemaparan, Dewan Pengawas Syariah di Indonesia belum bisa di katakan efektif dan kompeten dalam bidangnya.

Dapat disimpulkan, bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik seorang auditor syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Minimnya kompetensi auditor syariah dan kualifikasi yang mumpuni sehingga terjadinya perbedaan antara teori dan praktik yang sekarang berjalan di Lembaga Keuangan Syariah. (Dyan Farid Fauzi)

Comments

comments