Selasa , Desember 11 2018
Home / Jabar / Depok / Dishub Depok Targetkan Seluruh Angkutan Umum Berstatus Badan Hukum

Dishub Depok Targetkan Seluruh Angkutan Umum Berstatus Badan Hukum

Seluruh angkutan umum Kota Depok ditargetkan berbadan hukum. (Foto: Diskominfo Depok)

DEPOK, jabarpos.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok fokus mengejar target 2017 menjadikan seluruh angkutan umum di Depok untuk berstatus badan hukum. Hal ini, menurutnya, dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pengawasan angkutan.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Depok, Anton Tofani M mengatakan, sebanyak 23 badan hukum yang menanungi angkutan umum di Depok. Angkutan umum di Depok yang sudah berstatus badan hukum ada 47 persen dari total 2.884 angkutan yang beroperasi.

“Namun jumlah angkutan yang aktif beroperasi tidak sejumlah itu. Nantinya, kami akan melakukan pengecekan kembali. Diperkirakan hanya sekitar 80 persen saja yang masih aktif beroperasi dari total angkutan di Depok,” jelasnya kepada depok.go.id, Jumat (07/07/2017).

Sebelumnya, sambung Anton, Dishub telah memberikan insentif untuk mengurus ijin trayek dan mendaftar ke badan hukum secara gratis. Insentif tersebut diberlakukan selama enam bulan sejak Januari 2017 dan berakhir pada Juni 2017.

“Itu merupakan salah satu upaya kami membantu para supir dan pemilik angkutan agar bisa berbadan hukum. Mengingat biaya untuk itu tidak murah. Sedangkan keadaan angkutan umum saat ini sedang sulit,” tuturnya.

Karena itu, diharapkan tahun 2017 angkutan umum di Depok bisa 100 persen berstatus badan hukum. Sebab, jika sudah terealisasi akan mempermudah dan memberi keuntungan bagi semua pihak terkait termasuk masyarakat.

“Misalnya jika ada keluhan dari masyarakat terhadap supir, maka kamu akan mudah melakukan pelacakan dan penindakan melalui badan hukum yang menaunginya,” katanya.

Begitu pula untuk penerapan kebijakan, lanjut Anton, Dishub cukup menyampaikan kepada badan hukum. Sedangkan untuk selanjutnya badan hukum yang akan meneruskan kepada pemilik angkutan umum.

“Contohnya saat ada subsidi dari pemerintah, tidak bisa disampaikan ke perorangan melainkan harus ke badan hukum,” tutupnya.

Comments

comments