Senin , November 19 2018
Home / Feature / Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Pakistan

Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Pakistan

Sistem perekonomian syariah pada saat ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Salah satunya ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Syariah pada November 1991. Dilihat dari perkembangan perbankan syariah saat ini sudah mulai di terima oleh kalangan masyarakat dan berkembang pesat dalam perindustraiannya.

Sehingga saat ini mampu bersaing dalam perekonomian, khususnya dengan perbankan konvensional. Tentunya hal itu menjadi salah satu harapan untuk seluruh umat muslim di Indonesia, untuk menuju sistem perekonomian berbasis syariah.

Dalam pengoprasiannya perbankan syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat islam. Yang secara khususnya ketentuan tentang tata cara bermuamalah secara islamiah. Perlu kita ketahui bahwa tata cara bermuamalat dalam islam adalah menjauhi praktik-praktik yang berkaitan dengan riba.

Oleh karena itu perlunya pengawasan dari Dewas Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah. Seperti halnya di negara Pakistan, telah dilaksanakan pengawasan untuk memastikan tingkat kepatuhan institusi keuangan syariah di negaranya. Selain dalam sisi pengawasan syariah, negara Pakistan pun menerapkan pelaksanaan audit syariah sebagai upaya pengawasan yang lebih ketat lagi.

Sharia Bank of Pakistan (SBP) telah mengimplementasikan Shariah Governance Framework (SGF) untuk setiap institusi perbankan syariah di haruskan untuk mendirikan Shariah Compliance Department (SCD) yang dikepalai oleh anggota Resident Shariah Board Members (RSBM) atau yang telah berpengalaman dan direkomendasikan oleh Dewan Syariah.

Menurut Shariah Governance Framework (SGF) terbaru di Pakistan, semua institusi perbankan Islam mengharuskan audit internal dan audit eksternal untuk melakukan tinjauan kepatuhan. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan dan peraturan Shariah dan tidak ada unsur terlarang yang terlibat, yaitu Riba (bunga), Qiman (perjudian), dan Gharar (ketidakpastian).

Di negara Pakistan terdapat tantangan terhadap audit syariah itu sendiri, melainkan audit syariah masih dianggap sebagaian dari kegiatan khusus dari audit konvensional. Sehingga masih perlunya dilakukan pelatihan untuk audit eksternal dan juga IFIs (Islamic Financial Infornation Service). Oleh karena itu pentingnya sebuah upaya untuk menciptakan SDM yang ikhsan, guna memantapkan mekanisme perbankan syariah, agar mampu mengatasi persaingan dalam perekonomian nasional maupun global.

Restiliasari 

Comments

comments